Draf PP “Busuk” Jakarta untuk Aceh

Orang yang sudah menyentuh “bumi” Jakarta, katanya sukar melupakan gemerlapnya ibukota Republik Indonesia itu. “Susah mengatakan. Tapi jelas ada pesona di sini, yang tidak mungkin kita tinggalkan setelah tahu enaknya,” kata seorang warga Aceh yang kemudian betah di Jakarta.

Entah apa menariknya Jakarta. Jakarta yang penuh kemacetan, Jakarta yang berdebu, berasap, Jakarta yang kerap banjir, dan Jakarta yang “keras”. Apakah makanan yang membuat Jakarta terkenang kenang? Pusat perbelanjaan? Atau jangan jangan kemesuman yang begitu mudah dijumpai di sana, tanpa batas risih yang benar atau yang dibuat buat. Jelas batasan jahat dan baik, tidak seperti di Aceh.

Namun, sebenarnya banyak kejahatan Jakarta yang tidak terlihat. Sebenarnya kejahatan warga Jakarta yang kebetulan punya kekuasaan, yang merasa memiliki negeri ini, mentang mentang tinggal di ibukota negara. Betapa jahatnya, betapa menganggap entengnya persoalan daerah. Seperti kemudian yang tertuang dalam draf PP Kewenangan Nasional untuk Aceh. Seolah mereka melupakan konflik panjang, dan semua telah damai kini, dan pasti akan mengikuti “keinginan” apapun dari Jakarta.

Draf PP Kewenangan Nasional, yang mengatur kembali kewenangan pusat terhadap daerah tanpa merujuk MoU Helsinki, adalah sebuah ejekan terhadap kejujuran. Jakarta seolah ingin merebut kembali Aceh seperti apa adanya
selama bertahun tahun lalu, sebelum damai tercipta.

Padahal jelas dalam MoU Helsinki Jakarta kini mestinya hanya punya kewenangan di bidang pertahanan eksternal, fiskal dan moneter, hubugan internasional, keamanan nasional, bidang hukum dan urusan agama saja. Namun Draf PP Kewenangan Nasional telah memasukkan hampir semua kewenangan bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perdagangan hingga penanaman modal kembali diatur Jakarta. Pantas saja Irwandi kecewa, “Buat apa saya jadi gubernur, tanpa kewenangan apa apa. Tulangnya saja nggak dapat, kami cuma dapat bau amisnya saja,” keluhnya kecewa.

Tentu bukan Irwandi saja yang kecewa, banyak rakyat Aceh juga akan kecewa. Kepercayaan terhadap pemerintah pusat, khususnya oknum penguasa yang membuat draf PP kewenangan nasional akan kembali dipertaruhkan. Jakarta, melalui orang orangnya yang terlena kehidupan gaya ibukota, kembali membuktikan kehebatan tipu muslihatnya. Bila draf itu benar menjadi PP, patut dipertanyakan adanya persekongkolan atau keinginan untuk “menguasai” Aceh sepenuhnya kembali. Mereka yang tidak ikhlas memberi kepercayaan untuk Aceh mengatur pemerintahan daerah yang lebih otonom. Mereka yang tidak ikhlas Jakarta kehilangan bentuk sebagai ibukota, yang amat berkuasa atas daerah.

Jakarta yang seolah memberi uang ke daerah, lalu menyedotnya kembali untuk menjadikan Jakarta kota yang gemerlap dan selalu dirindukan, apalagi oleh orang orang yang mampu melupakan saudara saudaranya di daerah. Orang orang yang hanya pulang sekali ke daerah, untuk menunjukkan seolah mereka peduli, padahal mereka kembali tenggelam dalam kehidupan Jakarta yang menyilaukan, yang sebenarnya membuat mereka lebih banyak lupa pada daerah ketimbang mengingatnya.

Rakyat Aceh layak tidak yakin, pada mereka yang menetap di Jakarta lalu merasa seolah olah paling peduli pada Aceh, atau pada daerah asalnya yang lain. Tidak, mereka hanya ingin membuat Jakarta kota mereka, bukan ibukota negara yang sebenarnya hanya mengendalikan beberapa sektor penting kehidupan bernegara saja. Mereka tetap ingin membuat Jakarta kota gemerlap, bukan ibukota yang bermartabat dan kokoh mempersatukan daerah daerah yang maju. Mereka tetap ingin membuat Jakarta saja yang maju secara ekonomi, dan terus dikerubuti orang orang dari daerah, yang secara duniawi amat bangga pada Jakarta. Tinggal di Jakarta merasa memilik daerah, atau mewakili daerahnya? Orang orang Aceh yang dekat dengan kekuasaan dan perpolitikan merasa menjadi wakil empat juta orang Aceh di Jakarta.

Kinilah saatnya bila mereka benar benar menjadi corong kepentingan orang Aceh, berusahalah menentang draf PP kewenangan nasional ini.

Janganlah menjadikan MoU hanya basa basi, atau bahkan tidak memikirkannya sama sekali? Kasihan, karena jauh jauh upaya penyelesaian konflik, akhirnya kita kembali ke jalan semula, yang membuat Jakarta tetap rakus pada daerah. Bukan hanya rakus secara ekonomi, tapi rakus ingin menetapkan Jakarta seolah segala galanya bagi daerah. Tempat mengatur proyek bagi daerah, tempat membagi bagikan fee atas proyek itu, tempat orang daerah harus memberi hormat, memberi sangu hingga menyembah nyembah agar dana hak daerah segera turun. Ayo, jangan permainkan lagi kami di daerah, wahai para pemilik kuasa atau yang sok penguasa di Jakarta.(*)

Iklan

6 thoughts on “Draf PP “Busuk” Jakarta untuk Aceh

  1. peyek

    rasanya nggak cuman Aceh aja yang diberlakukan seperti itu, pejabat pusat yang rakus, seolah daerah adalah lumbung buat mereka untuk disedot ke tabung-tabung buncit perut mereka yg serakah, ini adalah penghianatan janji-janji mereka terhadap rakyat.

    salut buat gubernur Irwandi yang berani, memang seperti itulah wajah pejabat bejat kita di negeri ini

    Balas
  2. goeve

    mmm untung ga tinggal di jakarta tapi cuma dipinggirannya.. 😀 hehehe ga nyambung yak?

    btw, walopun tinggal dipinggiran jkt te2p bete ma yg namanya jakarta….

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s