Ringgit (Belum) Berhenti Mengalir

Nasib 24 ribu warga Aceh di Malaysia terjawab sudah. Mereka dipastikan masih bisa bertahan hingga 2010 di negeri jiran tersebut. Kabar yang menyejukkan itu diputuskan dalam pertemuan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Moh Najib Bin Tun Haji Abdul Razak di Kuala Lumpur, kemarin.
Kepastian itu bukan saja melegakan mereka yang sedang berjibaku di negeri orang, tetapi juga melegakan ratusan ribu jiwa penduduk Aceh yang menggantungkan hidupnya dari anggota keluarganya di negeri jiran itu.
Dengan keberhasilan lobi Pemerintah Aceh itu, otomatis ringgit yang selama ini mengalir ke Aceh masih terus berlanjut. Karena, intinya, mereka yang datang ke negara itu—baik legal maupun ilegal—bukan untuk mencari suaka politik, tapi mereka mencari pekerjaan. Kesulitan mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri merupakan alasan utama puluhan ribu warga Aceh hengkang ke negeri yang ‘sangat menjanjikan’ itu.
Meski begitu, tidak sedikit pula warga Aceh yang semula ingin mendulang ringgit untuk mengangkat ekonomi keluarganya dari keterpurukan, justru menjadi ‘bintang’ di negeri orang karena terjerat berbagai persoalan. Bahkan ada beberapa warga Aceh yang harus berhadapan dengan ‘tiang gantungan’ di sana.
Pada Mei tahun lalu, ada delapan warga Aceh yang divonis mati oleh pengadilan di negeri itu. Saat itu dilaporkan, ada 267 warga Aceh yang terlibat kasus narkotika jenis ganja (dadah) di semenanjung Malaysia. Mereka dijerat dengan hukum negara Malaysia Seksyen (pasal) 39 B (2) Akta Dadah Berbahaya Tahun 1952.
Kembali ke izin tinggal warga Aceh pemegang ‘tsunami card’ di Malaysia yang diperpanjang hingga 2010. Hal ini patut kita syukuri, karena untuk menampung 24.000 warganya kembali bukan persoalan yang mudah bagi Aceh. Kalau kita mau jujur, Pemerintah Aceh tak akan mampu menyiapkan lapangan kerja bagi warga sebanyak itu. Di samping itu, mengembalikan 24 ribu orang juga butuh kerja keras dan biaya yang tidak sedikit.
Perpanjangan itu telah melegakan mereka di sana yang beberapa bulan terakhir diresahkan oleh berbagai kemungkinan, karena izin tinggal pemegang tsunami card telah beberapa kali mengalami perpanjangan. Termasuk kemungkinan terburuk; dideportasi sekaligus!
Kalau itu terjadi, mereka akan ‘makan’ buah simalakamah; pulang kampung dengan konsekuensi harus menjadi pengangguran atau bertahan di negeri jiran dengan risiko akan meu pet-pet dengan aparat keamanan setempat.
Sementara Pemerintah Malaysia akan terus memburu para pendatang tanpa izin (PATI) yang tinggal dan bekerja di negara itu. Akta Imigrasi Malaysia tahun 1959/1963 yang ditetapkan pada 1 Agustus 2002, menjelaskan, pendatang yang tidak mempunyai dokumen perjalanan atau ‘pas kerja’ atau lawatan sosial atau mempunyai dokumen perjalanan tapi tidak ada pas, dianggap PATI. Bagi pelanggar akan dikenakan denda RM 10.000 atau dipenjara serta disebat enam kali.
Bukan mustahil pula, karena tidak mungkin bekerja secara baik-baik dengan status yang tidak jelas, akan bertambah pula warga Aceh yang terlibat ‘bisnis haram’ di Malaysia.
Tapi, sekali lagi, kita patut bersyukur. Di tengah situasi politik Malaysia yang tidak menentu, izin tinggal bagi sekitar 24.000 warga Aceh di sana kembali diperpanjang untuk ketiga kalinya. Dengan demikian, ringgit belum berhenti mengalir ke Aceh. Ratusan ribu penduduk Aceh yang menggantungkan hidupnya pada percikan ringgit yang dikirim sanak keluarganya dari negeri tetangga itu masih terus berlanjut.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s